SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Plt Asisten II Sekda Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir H Ujang Rachmat minta seluruh direksi Perusda menyatukan “frekuensi” dengan pejabat di Pemprov Kaltim yang terkait dengan Perusda dan menghilangkan kesan ada rivalitas, agar Perusda bisa lebih cepat maju dan terus berkembang.
Hal itu dikatakan Ujang Rachmat saat menyampaikan sambutan ketika menghadiri kegiatan Direktur Utama Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS), H Didik Mulyadi menyerahkan bantuan uang secara simbolis untuk pembangunan 10 rumah layak huni kepada Hafidz Lahiya, Pengurus Badan Pengelola Pembangunan Rumah Layak Huni Kaltim di kantor Perusda BKS, Senin (02/01/2023).
Hadir juga dikesempatan yang sama menyaksikan Kepala Biro Ekonomi Setda Kaltim, H Suryansyah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, Direktur Operasional Perusda BKS, Guntur Dwi Atmoko, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusda BKS, H Fathul Halim, H Nazrin, dan Apri D Gani.
“Kita jalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan menyatukan “frekuensi” sebab, kita ini saling terkait. Pejabat di Pemprov Kaltim adalah staf gubernur yang juga menjalankan tugas-tugas gubernur terhadap Perusda. Kita perlu saling komunikasi, karena masih sangat banyak kepentingan Perusda perlu difasilitasi Pemprov. Misalnya dalam mendapatkan hak mengelola tambang batubara di Kaltim,” kata Ujang.
Dikatakan, direksi Perusda memerlukan dukungan administratif dan fasiltasi dari Pemprov Kaltim, sebaliknya Pemprov Kaltim juga memerlukan direksi Perusda menjalan tugas-tugasnya agar apa-apa yang diharapkan Pemprov bisa tercapai, misalnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil-usahanya, memberikan CSR ke masyarakat, dan lain sebagainya.
“Kita juga perlu berjuang bersama agar mendapatkan hak-hak ada sumber daya alam yang ada di Kaltim, seperti batubara melalui Kementerian ESDM,” ujarnya.
Ditambahkan Ujang, komunikasi perlu diintensifkan karena di Pemprov Kaltim juga banyak pejabat yang baru menempati jabatan yang ada hubungannya dengan Perusda, dimana memerlukan pasokan informasi dari direksi Perusda, karena sebelumnya tak punya informasi apa-apa tentang Perusda.
“Jadi kita komunikasi terus untuk mencapai kemajuan daerah dan memajukan Perusda,” ajaknya.
Ia juga menyampaikan, gubernur telah mewajibkan pada tahun 2023 ini seluruh direksi Perusda wajib menandatangani komitmen memberikan setoran ke kas daerah setiap tahunnya dengan mencantumkan besarannya sekaligus.
“Apabila komitmen menyetor keuntungan ke kas daerah tidak tercapai maka akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Ujang Rachmat, Direktur Utama Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS), H Didik Muliadi menegaskan bahwa dirinya siap. Perhitungan sementara untuk tahun buku 2023, Perusda BKS akan menyetor pendapatannya ke kas daerah sebesar Rp19 miliar lebih.
“Penyetoran akan dilakukan setelah diputuskan dalam RUPS tahun ini dan terbit SK Gubernur. Uangnya sudah ada,” pungkasnya.
Sementera Ketua Badan Pengawas Perusda BKS, H Fathul Halim mengatakan, sekarang ini ada 10 perusahaan swasta mengajukan proposal kerja sama dengan Perusda BKS. Dari 10 perusahaan tersebut, sebanyak dua perusahaan dalam pembahasan dan menunggu persetujuan gubernur.
“Kita juga ingin mendapatkan lahan batubara dari luasan areal batubara perusahaan swasta yang diciutkan pemerintah pusat dan masuk ke jadi pemegang saham di perusahaan batubara yang kena kewajiban divestasi. Untuk mendapatkan yang diharapkan tersebut, tentu direksi Perusda BKS sangat mengharapkan dukungan Pak Gubernur dan staf,” ujarnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Perusda BKS