JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menenga dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat sinergi untuk menangani kasus pencucian uang di koperasi simpan pinjam.
“Secara regulasi kami sudah punya Permenkop yang mengatur bahwa koperasi itu kalau mencurigai ada dana haram, harus dilaporkan ke PPATK. Tapi ternyata ada yang tidak dilaporkan, ini yang kami benahi,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Jakarta, pada Rabu (15/2/2023).
Teten menuturkan bahwa Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya mengizinkan pengawasan internal oleh pengawas yang diangkat oleh koperasi itu sendiri. Akibatnya, Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki akses untuk memeriksa lebih dalam hingga ke potensi penggelapan aset dan shadow banking.
Bahkan jika Kementerian Koperasi dan UKM mengendus kecurangan dan ingin memanggil pengurus koperasi, pihaknya tidak bisa berkutik jika pengurus koperasi tersebut tidak mematuhi panggilan tersebut lantaran lemahnya kewenangan yang dimiliki undang-undang koperasi tersebut.
“Oleh karena itu saya sepakat dengan PPATK untuk kita kerjasama untuk melakukan pengawasan ke dalam. Kita akan fokus dulu ke koperasi simpan pinjam (KSP) yang gede saja yang punya potensi. PPATK kan sudah ada catatan, kita akan fokus pemeriksaan audit dari catatan PPATK,”ujar Teten.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK telah menyerahkan sejumlah data terkait dugaan praktik tindak pidana pencucian uang di 12 KSP dan menyampaikan beberapa kasus yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus tumbuh kuat dan hebat serta mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Namun, koperasi harus akuntabel, mematuhi aturan yang berlaku dan berupaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
“Intinya kami ingin men-support apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan selebihnya kita konkritkan kerjasama ini,” ujar Kepala PPATK Ivan.
Adapun selain melakukan penguatan sinergi dengan PPATK, sebelumnya Menteri Teten telah mengajukan revisi UU Koperasi agar wewenang pengawasan terhadap koperasi bisa lebih luas. Pengajuan revisi tersebut telah disetujui oleh anggota DPR RI dan ditargetkan bisa disahkan pada pertengahan tahun ini.
Di samping itu, PPATK menemukan dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp500 triliun selama periode 2020-2022 di 12 KSP. Dana nasabah tersebut digunakan koperasi untuk bertransaksi ke perusahaan terafiliasi untuk membeli jet, yacht, hingga biaya kecantikan seperti operasi plastik.
Sumber: Tribratanews.Polri | Editor: Intoniswan
Tag: Koperasi