Respon Tantangan Pemulihan Ekonomi, Pembuat Kebijakan Perlu Agile dan Fleksibel

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/3rd FMCBG) di bawah Presidensi G20 India, berlangsung pada 17-18 Juli 2023 di Gandhinagar, India. (Foto Bank Indonesia)

GANDHINAGAR.NIAGA.ASIA – Dalam merespons tantangan di tengah pemulihan ekonomi global dengan risiko yang meliputinya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (anggota G20) sependapat bahwa pembuat kebijakan perlu agile dan fleksibel.

Koordinasi dikedepankan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang. Tantangan tersebut di antaranya tingginya tekanan inflasi dan geopolitik, keketatan kondisi keuangan global, maupun dampak perang di Ukraina yang terus berlanjut.

Diskusi tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/3rd FMCBG) di bawah Presidensi G20 India, berlangsung pada 17-18 Juli 2023 di Gandhinagar, India.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Pada sesi pertama, dalam pembahasan perekonomian global, Gubernur Perry berkesempatan menjadi pembicara utama dan menekankan sejumlah hal.

Pertama, respons kebijakan yang tepat merupakan kunci untuk memitigasi risiko spillover negatif dari kondisi ekonomi-keuangan negara maju dan memastikan stabilitas ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini, Gubernur Perry memandang bank sentral perlu mengadopsi bauran kebijakan (policy mix)– dengan menggunakan kombinasi berbagai kebijakan seperti suku bunga, intervensi valuta asing, insentif likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, dan capital flow management  secara konsisten.

“Langkah ini dapat mendukung pencapaian stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, pentingnya sinergi,” ucap Perry melalui laman resmi Bank Indonesia.

Hal ini dilakukan BI bersama Kementerian Keuangan untuk mendorong koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

Kunci penerapannya adalah melalui konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. “Be the change that you wish to see in the world,” pungkas Gubernur Perry mengutip Mahatma Gandhi untuk menyerukan semangat pemulihan ekonomi global.

Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 membahas berbagai agenda, yaitu perekonomian dan kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, investasi infrastruktur, regulasi sektor keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Menurut Perry, dalam diskusi perekonomian global, berbagai negara masih menyoroti bahwa ketidakpastian prospek ekonomi masih terus berlanjut akibat berbagai faktor, termasuk inflasi yang persisten dan ketegangan geopolitik.

“Pada agenda arsitektur keuangan internasional, anggota G20 menyoroti beberapa isu, antara lain isu jaring pengaman keuangan internasional, utang global, dan aliran modal berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut,  sambung Perry, pada agenda regulasi sektor keuangan, anggota G20 mendiskusikan kerangka kebijakan, supervisi, dan monitoring aktivitas aset kripto agar risiko dari aset kripto dapat termitigasi dengan baik.

Sementara itu pada isu inklusi keuangan, telah disepakati rencana aksi inklusi keuangan, termasuk penguatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, yang akan menjadi peta jalan bagi percepatan inklusi keuangan bagi individual dan UMKM.

Anggota G20 juga menyepakati rekomendasi penguatan infrastruktur digital (digital public infrastructure) sebagai komponen penting untuk memajukan inklusi keuangan.

Hasil pertemuan berupa Chair’s Summary pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 17-18 Juli 2023 di Gandhinagar, India dapat diunduh pada link berikut.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: