BONTANG.NIAGA.ASIA — Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam mengusulkan pemerintah mendepositokan sebagian anggaran daerah yang menganggur.

“Kalau pemerintah jeli harusnya kita bisa memperoleh Rp 7 miliar jika anggaran tersebut didepositokan sejak awal tahun kemarin, dari pada dibiarkan mengendap. Peraturan juga memperbolehkan,” katanya di Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Perubahan KUA-PPAS 2023 di Pendopo, Jumat (18/8/2023).

Menurut Salam, ia kembali menggaungkan persoalan deposito tersebut dikarenakan potensi PAD di Kota Bontang masih belum maksimal, dan masih sulit menghasilkan PAD melalui pajak dan retribusi. Penyebabnya karena belum adanya perjanjian kinerja antara Wali Kota dengan 13 OPD terkait.

“Selama ini kan OPD hanya diberi tugas untuk meningkatkan PAD tetapi tidak memiliki target yang ditetapkan. Kalau misalnya tidak ingin mendepositokan uang di bank negara lain kan tetap bisa di bank BPD,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menilai masih harus menimbang rencana tersebut.

“Kalau soal deposito ini mohon maaf, karena memang masih harus dilakukan pembahasan karena semua daerah di Kaltim masih wacana saja,” ucap Basri.

Penulis : Kontributor Niaga Asia, Dahlia | Editor : Intoniswan | Advertorial

 

Tag: APBDBankaltimtaraBontangDPRD Bontang