SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono mendesak pemerintah pusat untuk lebih transparan terkait jumlah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada publik.

Ia mengaku, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai anggaran yang digunakan untuk proyek strategis nasional itu.

“Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah. Jadi semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” kata Tiyo sapaan akrabnya kepada wartawan di Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (25/11/2023.

Politikus Partai Golkar ini menginginkan agar Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan baik dalam proses membangun IKN yang sedang berjalan itu.

“Kita juga menginginkan agar informasi mengenai IKN bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.

Terkait keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, menurut Tiyo itu merupakan harapan seluruh masyarakat Kaltim.

Selama ini, kata Tiyo, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga lokal. Baik dalam bentuk pelatihan maupun yang lainnya.

Namun, ia berharap agar segala upaya yang dilakukan itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat terkait keterlibatan masyarakat lokal di IKN.

“Peningkatan SDM warga lokal kita akan gaungkan terus, ini pesan juga untuk masyarakat.Tapi kita harapkan SDM yang ada bisa terserap secara optimal dalam proses pembangunan IKN,” imbuhnya.

Penulis: Teodorus | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: IKN Nusantara