SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Masyarakat diminta tegas menolak politik uang atau serangan fajar jelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Selain akan merugikan masyarakat, itu juga menjadi biang korupsi bagi kepala daerah.
Pernyataan itu disampaikan Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ali Fikri, di Ruang Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) Dinas Kominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu 24 Juli 2024.
Ali Fikri mengatakan, salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah di beberapa provinsi yakni mengeluarkan dana jor-joran untuk memberikan serangan fajar kepada masyarakat, dalam kontestasi Pilkada.
“Dari hasil kesimpulan kami atas beberapa kasus yang kami tangani, berkaitan dengan kepala daerah, mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan ketika pencalonan,” kata Ali Fikri.
Ali menerangkan, dana yang dikorupsi kepala daerah, seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Seperti peningkatan infrastruktur dan pembangunan lainnya.
“Oknum-oknum ini, memanfaatkan jabatannya, guna mengeruk keuangan negara. Kemudian mereka memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang tidak semestinya,” ujar Ali Fikri.
Oleh karena itu, guna menekan angka kasus korupsi di Indonesia, KPK RI bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terus mengkampanyekan program ‘Hajar Serangan Fajar’.
Program ini lanjut Ali, bertujuan membangun kesadaran masyarakat sebagai dampak dari politik uang, dan mengedukasi masyarakat menolak segala bentuk serangan fajar yang sering terjadi menjelang pesta demokrasi lima tahunan.
“Ini bentuk edukasi yang dilakukan oleh KPK RI, untuk mengajak masyarakat menolak pemberian-pemberian itu,” jelas Ali Fikri.
Masih disampaikan Ali Fikri, lewat program Hajar Serangan Fajar’ ini, Fikri berharap masyarakat dapat menolak tegas segala bentuk politik uang yang diberikan oleh para calon kepala daerah di masing-masing provinsi jelang Pilkada 2024.
“Saya menghimbau masyarakat tolak itu semua, karena ketika dia berhasil menjadi kepala daerah, dia akan mengembalikan modalnya dan lagi-lagi kita yang akan menjadi korbannya saat dia berkuasa,” demikian Ali Fikri.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: KaltimKPKPemilu 2024Pilkada 2024Samarinda