SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menyatakan prihatin dengan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Kalimantan Timur.
Meskipun kesetaraan gender telah mengalami perkembangan di banyak profesi, tapi , peran perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai ideal.
“Keterwakilan perempuan belum 30% dari total anggota DPRD, sebagaimana diharapkan pemerintah,” ujar Shemmy saat di hubungi melalui telepon, Rabu (6/11/2024).
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, dari 55 anggota DPRD Kaltim Periode 2024-2029, hanya 8 orang atau 14,54 persen perempunan, sisanya 47 orang atau 85,46 persen adalah laki-laki. Jumlah 8 orang tersebut, menurun dibandingkan anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019, sebanyak 11 orang perempuan, atau lebih kurang 20 persen dari 55 anggota DPRD Kaltim.
Perempuan di DPRD Kaltim hasil Pemilu 2024 sebanyak 8 orang berasal dari PDI-P 2 orang, PKB 3 orang, dan Golkar 3 orang. Dua wakil rakyat dari PDI-P adalah Ananda Emira Moeis berasal dari Dapil Samarinda dan Yonavia dari Dapil Kubar-Mahulu. Sedangkan 3 orang dari Golkar masing-masing, Syhariah dari Dapil PPU-Paser, kemudian Hj Syarifatul Syadiyah dan Shemmy Permata Sari dari Dapil Berau-Kutim dan Bontang.
Partai ketiga yang terbanyak menempatkan kader perempuannya di DPRD Kaltim Periode 2024-2029 berdasarkan Pemilu 2024 adalah PKB, yakni 3 orang, masing-masing Damayanti dari Dapil Balikpapan, Yenni Eviliana dari Dapil PPU-Paser, dan Hj Sulasih dari Dapil Berau-Kutim dan Bontang.
Meski prihatin dengan persentase perempuan di DPRD Kaltim menurun, tapi Shemmy menegaskan, pentingnya memastikan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, tetapi harus didukung oleh kualitas dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
“Perempuan memiliki peran penting dalam membawa perspektif yang lebih inklusif dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik,” kata politisi Golkar ini.
Menurut dia, perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan berbagai jabatan publik harus terus didorong.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas dan kontribusi nyata dalam membangun Kalimantan Timur yang lebih baik,” tuturnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Shemmy, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor politik telah mendapatkan perhatian, seperti sudah ada regulasi tentang kuota gender di caleg maupun kampanye kesadaran publik.
“Namun, tantangan seperti stereotip gender, akses terhadap pendidikan, dan budaya patriarki masih menjadi hambatan besar yang harus diatasi,” ujar Shemmy.
Shemmy berharap bahwa perempuan Kalimantan Timur, khususnya generasi muda, dapat terus diberdayakan dan didukung untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor, terutama politik.
“Kita harus menciptakan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dan memberikan dampak positif di masyarakat. Kalimantan Timur membutuhkan peran perempuan yang lebih signifikan di masa depan,” pungkasnya.
Dengan terus meningkatkan advokasi dan pemberdayaan perempuan, Shemmy optimis bahwa Kalimantan Timur bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan kesetaraan gender yang lebih nyata di bidang politik dan pemerintahan.
Sedangkan di pemerintahan provinsi Kaltim, menurut Shemmy, jumlah perempuan di jabatan tertinggi sudah mulai terlihat menonjol, namun angka tersebut masih belum cukup menggambarkan keseimbangan yang diharapkan.
“Sudah banyak jabatan penting yang diisi oleh perempuan di Pemprov Kaltim, tapi kita tentu merasa bahwa masih kurang. Kita harus terus berjuang agar perempuan bisa mendapatkan lebih banyak tempat dan kesempatan,” paparnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: PerempuanShemmy