Debat Kedua Pilkada Balikpapan, Tiga Paslon Adu Solusi Krisis Air Bersih

Debat kedua Pilkada Balikpapan 2024 di Grand Senyiur Hotel, Kamis 7 November 2024 malam. (Foto: istimewa)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Pada debat kedua yang berlangsung Kamis 7 November 2024 malam di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, tiga pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengupas tuntas permasalahan krisis air bersih yang menjadi isu krusial di kota ini.

Krisis tersebut, terutama selama musim kemarau, telah lama menjadi tantangan besar bagi Balikpapan yang mengalami defisit pasokan air.

Setiap Paslon menyampaikan visi mereka untuk mengatasi tantangan ini, dengan masing-masing menawarkan solusi yang menyasar pada penyelesaian jangka pendek hingga jangka panjang.

Pasangan Rahmad-Bagus misalnya, yang merupakan petahana, mengungkapkan langkah konkret yang telah ditempuhnya sebelum cuti kampanye, termasuk penandatanganan kesepakatan dengan Kementerian PUPR untuk menambah pasokan air baku sebanyak 1.000 liter per detik.

“Kami sudah bergerak untuk mendapatkan tambahan pasokan,” kata Rahmad.

Di sisi lain, pasangan ini juga menyebut akan kerja sama dengan tiga wilayah tetangga yakni Penajam, Kutai Kartanegara, dan Samarinda untuk memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku jangka panjang.

Selain itu, Rahmad menegaskan pentingnya memperbaiki jaringan pipa guna mengurangi kebocoran, yang menjadi penghambat utama distribusi air bersih.

Ia juga mendorong program pemanenan air hujan di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta, sebagai langkah konservasi.

Sementara itu, pasangan Rendy-Edi menyoroti pentingnya perbaikan manajerial pada PDAM Balikpapan. Menurut Rendy, salah satu akar masalah krisis air adalah manajemen yang tidak efektif dan kurang profesional di tubuh PDAM.

“Persoalan air bersih di Balikpapan sebenarnya bisa diatasi jika manajemen PDAM lebih sehat dan profesional,” sebut Rendy.

Ia juga menggarisbawahi perlunya intervensi langsung dari Wali Kota dalam penanganan krisis ini.

“Ini tugas besar yang perlu intervensi langsung dari pemimpin kota, bukan sekadar diserahkan ke manajemen PDAM saja,” tambah Rendy.

Bagi Rendy, tata kelola PDAM harus diperbaiki agar mampu menghadapi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat.

Di sisi lain, pasangan Sabani-Syukri, lebih menyoroti evaluasi terhadap capaian pemerintah saat ini. Sabani mengkritik lambannya pencapaian target layanan air bersih, yang baru mencapai 79 persen dari target 100 persen.

“Faktanya, cakupan layanan air bersih baru mencapai 79 persen, jauh dari janji yang disampaikan tiga tahun lalu,” ucap Sabani.

Sabani juga menyebut ketiadaan direksi tetap di PDAM selama dua tahun terakhir sebagai salah satu penyebab lambannya respons terhadap krisis ini. Syukri turut menambah kritik dengan menilai bahwa PDAM kurang fokus pada krisis air.

“Di saat masyarakat kesulitan air, PDAM justru terlibat dalam sponsor kegiatan yang tidak relevan seperti olahraga. Ini menunjukkan manajemen yang tidak peka pada kebutuhan masyarakat,” jelas Syukri.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: