JAKARTA.NIAGA.ASIA – Keberhasilan sektor perdagangan tidak terlepas dari konsumen yang berdaya. Tahun ini, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia adalah 60,11. Artinya, konsumen mulai kritis dan aktif memperjuangkan hak, menjalankan kewajiban, serta mendukung produk dalam negeri.
Penegasan ini disampaikan Mendag Budi Santoso dalam konferensi pers “Capaian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dan Program Kerja Tahun 2025” di Jakarta pada Senin, (6/1).
Selain itu, Kemendag terus mengawasi pasar dalam negeri agar produsen dan konsumen di Indonesia terlindungi. Berdasarkan hasil pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor periode Juli–Oktober 2024, nilai produk hasil pengawasan mencapai Rp212,88 miliar untuk tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesorinya, keramik, elektronik, dan alas kaki.
“Sementara itu, temuan produk yang tidak sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam pengawasan barang beredar danjasa antara lain produk baja tulangan senilai Rp257,24 miliar, elektronik (Rp6,7 miliar), keramik impor (Rp79,9 miliar), produk baja siku (Rp11 miliar), keramik (Rp9,8 miliar), serta baja lapis seng (Rp23,76 miliar),” urai Mendag.
Di sisi lain, Kemendag juga memusnahkan dan mengamankan barang-barang yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa di antaranya yaitu barang tidak sesuai ketentuan post-border senilai Rp9,3 miliar pada Januari–Februari 2024 di Bogor, kapal tanker asal impor di Palembang senilai Rp50,9 miliar, hasil pengawasan post-border terhadap delapan jenis produk senilai Rp5,3 miliar di Sidoarjo, dan pengawasan kegiatan perdagangan senilai Rp20,23 miliar di Jakarta.
Menurut Mendag, Kemendag juga rutin mengawasi dan menindak Alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP). Beberapa pelanggaran yang telah ditindak, yaitu pelanggaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jawa Barat dengan potensi kerugian sebesar Rp2 miliar dan Yogyakarta (Rp1,4 miliar), serta pengawasan LPG 3 kg di Jakarta (Rp18,7 miliar) dan Sumatra Utara (Rp167,5 juta).
Mendag juga juga menyampaikan, sebagai langkah perlindungan industri dalam negeri dari produk impor, Kemendag telah menetapkan trade remedies seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
“Trade remedies yang telah ditetapkan antara lain BMTP untuk pakaian jadi dan BMAD untuk produk impor nilon asal Tiongkok, Thailand, dan Taiwan,” pungkasnya.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan | Editor: Intoniswan
Tag: Pengawasan PasarPerlindungan Konsumen