SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berpendapat diperlukan kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam memajukan pariwisata di Kaltim.
Misalnya, Dinas Pariwisata memerlukan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) apabila mengembangkan wisata air di waduk Manggar atau waduk Semboja, karena waduk berada di bawah kewenangan Dinas PUPR.
“Waduk tak bisa difungsikan sebagai destinasi wisata tanpa dukungan dan persetujuan Dinas PUPR atau Kementerian PUPR,” kata Akmal Malik dalam acara Coffe Morning dengan wartawan di VVIP Rumah Jabatan Gubernur, Rabu pagi (29/5/2024). Tema Coffe Morning Bincang-bincang tentang Pariwisata dan Tambang Ilegal.
Hadir mendampingi Pj Gubernur, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim, HM Faisal, Kepala Badan Kesbangpol, Sufian Agus, Kepala Stasiun TVRI Kaltim, Febriani, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Noer Adenany, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim, Syarifah Alawiyah, dan Kepala Seksi Minerba Dinas ESDM Kaltim, Rini Diana S.
Menurut Akmal Malik, dia pernah ke waduk Manggar yang potensial untuk destinasi wisata air. Setelah bertanya kiri-kanan, waduk itu tak bisa difungsikan jadi kawasan wisata karena tak mendapat izin dari Dinas PUPR. Tapi anehnya, kegiatan olahraga bermotor boleh dilaksanakan di sekitar waduk.
“Hal-hal seperti itu perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Dinas PUPR perlu berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Di dekat waduk Manggar, yakni di Semboja juga ada waduk yang sangat indah, juga bisa dioptimalkan jadi kawasan tujuan wisata atau olahraga air, tapi ya itu tadi, perlu kolaborasi,” terangnya.
Tentang seberapa besar Pemprov Kaltim bisa memberikan bantuan keuangan ke Pemkab/Pemkot di Kaltim untuk mengembangkan potensi pariwisata, Akmal Malik mengatakan, Pemprov bisa melakukan intervensi (memberikan bantuan keuangan) dalam jumlah tertentu, karena APBD Rp20 triliun untuk ukuran Kaltim yang bgitu luas, sebetulnya tidaklah besar.
“Pemprov siap memberikan bankeu, yang penting usulan didukung data yang presisi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat. Permintaan bantuan uang tanpa didukung data, hasilnya zonk,” ujarnya.
Akmal minta kepada Kepala Dinas PariwisataKaltim, Ririn Sari Dewi untuk terus berkolaborasi dengan OPD terkait dalam memajukan infrastruktur ke kawasan pariwisata, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kelompok-kelompok sadar wisata, pemerintahan desa, serta perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar destinasi wisata.
“Pokdarwis perlu dilajari mengelola destinasi wisata sebab, pemerintah tidak bisa mengelola langsung kawasan wisata,” kata Akmal Malik.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: waduk