BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA– Anggaran PLN dalam pembangunan Ibu Kota Negara tahap satu (2023-2024) dibutuhkan sekitar Rp3,2 triliun, lalu pada tahap kedua (2025-2029) Rp26,79 triliun, tahap ketiga (2030-2034) Rp5,66 triliun, tahap keempat (2035-2039) Rp3,47 triliun, dan yang terakhir tahap kelima (2040-2045) menghabiskan sekitar Rp5,28 triliun.
Anggota DPR RI dari Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan bagaimana skenario PLN dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN itu dari Anggaran PLN (APLN) dan bukan melalui APBN.
“Anggaran yang telah dikucurkan oleh PLN dalam mega proyek ini tahun per tahun memiliki nilai yang cukup fantastis,” ujar Rieke saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor UIW PLN Kaltimra, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7/2024).
Menurut Rieke, yang jadi pertanyaan dirinya adalah apakah pada seluruhnya skema tersebut dibiayai oleh APLN? Walaupun mengambil dananya dari APLN, berasal dari pos mana PLN mengambilnya? Lalu bagaimana skema dalam pengembaliannya, maka dari itu kami meminta PLN untuk memberikan study feasibility karena dari situlah munculnya rencana anggaran mengenai pembangunan tersebut.
Rieke mewanti-wanti PLN agar secepatnya dapat memberikan data hasil studi kelayakan kepada Komisi VI, walaupun PLN sendiri mengatakan bahwa data tersebut merupakan konsep dari Bappenas dan hanya menjalankan penugasan tersebut.
Komisi VI meminta bukti surat penugasan. Karena manakala terjadi sesuatu tentu saja surat penugasan bisa sebagai landasan hukum dan juga feasibility studies atau studi kelayakan sebagai arsip kerja PLN.
“Kami meminta data detail semata-mata bukan untuk menghalangi pembangunan IKN tetapi jangan sampai pada akhirnya penugasan tersebut membebankan kepada PLN sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa PLN melalui situsnya menerangkan konsep pembangunan kelistrikan pada IKN yaitu Green, Smart and Beautiful dan dengan mengusung Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dengan mengusung Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa emisi melalui tiga konsep yaitu zero down time atau layanan tanpa padam, distribution automation system, smart grid and smart meter dengan target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 50 MW, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin yaitu 70 MW,” tutupnya.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: IKNPLN