SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim angkat bicara merespons kabar pemangkasan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), sehingga mengakibatkan jumlah penerima beasiswa turun hingga 50 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim Irhamsyah mengatakan, berkurangnya jumlah penerima beasiswa ini dikarenakan turunnya anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2024, hanya mencapai Rp22,19 triliun dibandingkan tahun lalu.

“Tahun 2023 memang APBD kita cukup tinggi dan sekarang APBD kita tidak setinggi yang lalu. Itu salah satunya kenapa (anggaran) beasiswa kita turun,” kata Irhamsyah di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis 19 September 2024.

Irhamsyah menyebutkan, untuk APBD-P tahun 2023 mencapai Rp27 triliun.

“Pengalokasian dana beasiswa itu tergantung APBD kita. Perubahan 2023 mencapai Rp27 triliun, kalau sekarang hanya Rp22 triliun. Jadi memang ada penurunan APBD kita dan kita menyesuaikan,” ujar Irhamsyah.

baca juga:

Mengintip “Ketidakberesan” Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas Versi BPK (Bagian Ke I)

Mengintip “Ketidakberesan” Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas Versi BPK (Bagian Ke 2)

Mengintip “Ketidakberesan” Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas Versi BPK (Bagian Ke 3)

Mengintip “Ketidakberesan” Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas Versi BPK (Bagian Ke 4)

Dalam APBD-P 2024, alokasi anggaran beasiswa tahun ini ditambah menjadi Rp20 miliar. Sehingga, total anggaran murni dan perubahan mencapai Rp220 miliar.

“Alokasi anggaran untuk beasiswa sendiri ada tambahan di perubahan kurang lebih Rp20 miliar. Mudah-mudahan kita bisa mengakomodir kawan-kawan yang lolos beasiswa,” kata Irhamsyah.

Selaras dengan Irhamsyah, Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT) Iman Hidayat mengatakan alasan penurunan kuota penerima BKT ini karena menyesuaikan dengan APBD Kaltim tahun ini.

“Untuk isu pemangkasan ini saya tidak bisa ngomong karena bukan kewenangan saya. Setahu saya anggarannya dulu direncanakan Pak Isran Noor usulan anggaran murni Rp250 miliar disusul di perubahan Rp250 miliar. Jadi totalnya Rp500 miliar untuk beasiswa, ternyata realisasinya hanya Rp200 miliar,” jelasnya.

Namun, tahun ini alokasi untuk beasiswa dari APBD murni hanya mencapai Rp200 miliar. Di mana, anggaran tersebut menurun drastis dibandingkan tahun 2023.

Dalam APBD perubahan, anggaran untuk beasiswa hanya ditambahkan Rp20 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp220 miliar, atau hanya 46 persen dari tahun lalu.

“Alasannya tidak tahu. Kami kan hanya menyelenggarakan aja, melakukan sosialisasi dan penyelenggaraan seleksi BKT,” sebut Iman.

Tentunya, penurunan anggaran ini berimbas langsung pada jumlah penerima beasiswa. Sebelumnya, mencapai 295.000 orang yang terdaftar, dan hanya 47.000 orang yang diterima.

“Dari 47.000 orang yang diterima, 20.000 orang penerimanya adalah kategori miskin. Karena kategori miskin tahun ini targetnya diperbesar,” sebutnya.

Selain itu, terkait kabar protesnya masyarakat karena banyak mahasiswa dengan IPK di atas 3,8 pun tidak lolos seleksi beasiswa ini, menurut Iman alasan ketidak lolosan tersebut karena ketidak sesuaian akreditasi program studi (Prodi).

“Terus banyak yang protes indeks prestasinya 4,00 banyak yang tidak lolos itu karena akreditasi prodinya B. Sedangkan kalau B itu indeksnya 4,00 skornya 331,818 sedangkan batasnya 335,” jelasnya.

“Kalau IPK-nya 3,9 tapi akreditasi prodinya A, masuk. Karena mutu prodinya yang disarankan agar anak anak ini milih sekolah di tempat terbaik,” pungkasnya.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: BeasiswaBeasiswa Kaltim