SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik yang kecewa stunting hanya turun 1 persen. Dinkes menilai itu sebagai teguran, dan kini terus fokus menurunkan angka stunting, sebagaimana menjadi target nasional.
Akmal Malik dalam pernyataan dia, Rabu 12 Juni 2024, kecewa melihat angka stunting di Kaltim hanya turun 1 persen dibandingkan tahun lalu. Padahal, menurut Akmal, anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pemberian makanan tambahan (PMT) mencapai Rp34 miliar. Oleh karena itu, Akmal berencana menegur Dinkes Kaltim.
Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, dia membuka diri apabila Akmal Malik ingin bersurat ke instansi yang dia pimpin. Teguran itu nantinya sebagai introspeksi dan masukan buat Dinkes Kaltim, agar menjadi lebih fokus menurunkan angka stunting ke depannya.
“Apa yang menjadi arahan Pj Gubernur akan kita laksanakan. Contohnya seperti di Kukar (Kutai Kartanegara). Alhamdulillah Kukar yang tadinya tinggi sekarang turun, nanti daerah-daerah yang naik akan kita lakukan koordinasi lebih intens, agar intervensinya tepat sasaran,” kata Jaya Mualimin, dihubungi niaga.asia.
Jaya bilang, Dinkes Kaltim bilang, Dinkes Kaltim sebagai Koordinator Tim Intervensi Spesifik dan Sensitif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), akan menghadap Akmal Malik.
“Nanti saya mau menghadap sama beliau. Kalau dikasih teguran itu biasa saja, tidak ada masalah. Dinkes sudah bekerja sesuai tupoksi, dan ada penurunan angka stunting dibandingkan tahun lalu,” ujar Jaya Mualimin.
“Tahun lalu justru naik dari 22,8 jadi 23,9, artinya ada perbaikan,” Jaya menambahkan.
Baca juga: Kecewa Angka Stunting Kaltim Turun 1 Persen, Akmal Malik: Silahkan Belajar ke Kukar
Sementara terkait penyaluran PMT senilai Rp34 miliar itu, menurut Jaya merupakan dana dari Kementerian Kesehatan yang langsung disalurkan kepada Puskesmas di kabupaten/kota.
“Kita hanya memberikan arahan. Kita tidak diberikan tugas melakukan monev (monitoring dan evaluasi), kecuali salurannya Dinas Kesehatan Provinsi baru ke Puskesmas. Mungkin kita akan lakukan koordinasi,” sebut Jaya Mualimin.
Berdasarkan laporan masing-masing Puskesmas, anggaran Kemenkes untuk PMT ini baru diturunkan dibulan Mei 2024. Sehingga, pelaksanan penyaluran program PMT ini baru berlangsung selama satu bulan.
“Akhir bulan Mei baru 11,7 persen yang dilaporkan feedback-nya ke Kementerian (Kesehatan). Artinya masih wajar, namanya baru sebulan. Seharusnya dari Januari. Tapi karena waktu salurnya di bulan Mei, jadi baru dijalankan di Mei,” terang Jaya Mualimin.
Menurut Jaya, penurunan angka stunting ini tanggung jawab semua organisasi peringkat daerah (OPD) terkait.
“Contohnya seperti Dinsos ada kegiatannya. Namanya keluarga harapan, anggarannya dari Kementerian Sosial. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan pemberian telur, dan Dinas Kelautan pemberian ikan. Jadi semuanya terlibat dalam intervensi,” jelas Jaya Mualimin.
Sebagai bahan evaluasi agar penurunan stunting tahun berikutnya agar lebih turun signifikan, Jaya mengatakan Dinkes Kaltim akan melakukan pemetaan daerah-daerah di 10 kabupaten/kota yang memiliki prestasi dalam penurunan stunting.
“Seperti Kutai Kartanegara. Memiliki prestasi yang sebelumnya tiga tahun berturut-turut tinggal sekarang mulai turun. Kemudian, Mahakam Ulu yang sudah baik, di mana angka stunting-nya di bawah 14 persen tinggal mempertahankan saja,” ujarnya.
“Kemudian angka stunting Kutai Barat, dan Balikpapan yang sudah mulai turun. Yang saat ini belum turun hanya Balikpapan dan Bontang. Itu akan kita lakukan koordinasi sampai ke tingkat desa terkait intervensi stunting,” ungkap Jaya.
Selain itu, Dinkes Kaltim juga telah melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Posyandu, dan pemeriksaan ibu hamil.
“Anak-anak juga diberikan PMT. Tapi anggaran PMT itu diberikan Kementerian Kesehatan yang disalurkan (langsung) ke Puskesmas- puskesmas,” demikian Jaya Mualimin.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Akmal MalikDinkes KaltimKaltimKesehatanPemprov KaltimStunting