NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Sejumlah catatan penting disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan tahun 2022 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (15/05/2023).
Juru Bicara DPRD Nunukan Ahmad Triady mengatakan, catatan penting atau rekomendasi DPRD merupakan hasil rapat internal dan penghimpunan masukan masyarakat, serta evaluasi kegiatan monitoring anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.
“DPRD memandang perlu kiranya menyampaikan catatan penting dan rekomendasi evakuasi perbaikan kinerja bagi pemerintah daerah,” kata Triady pada Niaga.Asia, Senin (15/05/2023).
Triady menuturkan, secara umum penyelenggaraan pendidikan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal inventarisasi dan pengadaan terhadap fasilitas pendukung di beberapa sekolah.
Pengadaan fasilitas dipandang penting karena beberapa sekolah mulai mengalami kerusakan, begitu juga fasilitas pendidikan bagi disabilitas, sehingga dibutuhkan anggaran pemeliharaan serta perbaikan untuk aset pendidikan.
“Kelengkapan fasilitas yang baik dapat menciptakan mutu pendidikan serta tidak kalah pentingnya lagi adalah menyiapkan tenaga pengajar berkompeten di kawasan terisolir,” ujarnya.
Kemudian, DPRD Nunukan meminta pemerintah tetap tetap konsisten dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana serta peningkatan SDM tenaga medis, meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir.
Terhadap pelaksanaan bidang pekerjaan umum, DPRD mengapresiasi peningkatan sarana dan prasarana yang telah terbangun, hanya saja terdapat beberapa kualitas pekerjaan kurang baik dan tidak fungsional.
“Kedepan perencanaan suatu kegiatan lebih baik dan dilaksanakan secara tuntas hingga dapat difungsikan oleh masyarakat luas,” terangnya.
Pada bidang pertanian, perikanan dan kelautan, pemerintah melalui OPD diminta melakukan pembinaan terhadap penyuluh lapangan dan menyalurkan tenaga penyuluh secara merata di wilayah-wilayah penting.
DPRD juga memberikan catatan penting terhadap pemberian bantuan bagi petani dan nelayan agar tidak hanya diberikan kepada satu kelompok setiap tahunnya, salurkanlah bantuan secara merata kepada kelompok lain yang mendapat bantuan..
“Kelompok nelayan sungai buaya selama 3 tahun berturut – turut menerima bantuan, kedepannya tidak boleh ada lagi ditemukan hal seperti itu,” ujarnya.
Triady menambahkan, program pemberian bantuan bertujuan untuk memudahkan para petani dan nelayan melakukan aktivitasnya, sehingga pelaku usaha bisa secara optimal meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanannya.
Karena itu, perlu dilakukan pemerataan penyaluran bantuan kepada kelompok lainnya dengan harapan tercipta peningkatan ekonomi secara berkesinambungan bagi masyarakat luas yang hidup dari usaha pertanian dan perikanan.
“Jangan hanya satu kelompok hidup kesejahteraan, sementara kelompok lainnya kesulitan karena tidak mendapat perhatian pemerintah,” katanya.
Sebagai wilayah perbatasan Indonesia, pemerintah Nunukan hendaknya memperhatikan sektor wisata sebagai penunjang pembangunan. Olehnya itu, perlu adanya peningkatan daya tarik destinasi melalui proposal promosi wisata yang menarik.
“manfaatkan media sosial untuk promosi keberadaan sektor pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan yang hasilnya bisa mendongkrak pendapatan daerah,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: LKPJ Bupati Nunukan