NUNUKAN.NAGA.ASIA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait usulan anggaran belanja pegawai tahun 2025 yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
Hal itu disampaikan Fraksi PDIP DPRD Nunukan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan, Saddam Husein atas Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024)
“Usulan belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 680 miliar, angka ini sangat jangan jauh dibandingkan tahun 2024 sekitar Rp 480 miliar. Sedangkan realisasi belanja pegawai tahun 2023 hanya Rp 464 miliar,” kata Saddam.
Meski belum bisa memastikan berapa realiasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 karena masih berjalan, Saddam memperkirakan angkanya tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2023.
“Fraksi PDIP minta Pemerintah Nunukan bersama tim anggaran memberikan penjelasan secara rinci atas kenaikan usulan anggaran belanja pegawai tahun 2025 yang mencapai Rp 216 miliar jika dibandingkan realisasi tahun 2023,” katanya.
Menurut Saddam, Fraksi PDIP sudah mencermati item-item RAPBD 2025 dan membandingkan dengan realisasi LKPj APBD 2023, ada selisih terlalu besar di belanja pegawai.
Saddam menuturkan, kenaikan anggaran belanja pegawai tidak disertai dengan penjelasan, pakah karena jumlah pegawai bertambah atau ada hal lain mengharuskan penambahan anggaran.
“Kami berharap ada penjelasan mengapa anggaran belanja pegawai naik begitu besar,” sambungnya.
Selain itu, Fraksi PDIP DPRD Nunukan juga meminta kepastian tentang pemberian beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi di semua tingkat pendidikan lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya.
Fraksi PDIP juga minta pemerintah daerah melakukan pengerukan sedimentasi di semua embung di Kabupaten Nunukan, dan memastikan pipa jaringan air bersih sampai keseluruh permukiman.
“Warga RT 29 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, belum ada meteran PDAM, tolong diperhatikan ini,” terangnya.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan pemerintah, menurut Fraksi PDIP adalah masih rendahnya upah petugas kebersihan yang dipekerjakan pemerintah daerah, padahal mereka telah membantu Nunukan meraih penghargaan Adipura.
Kelangkaan Lpg 3 kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak luput dari pandangan fraksi PDIP Nunukan, Sadam berhadap dilakukan sensus atau survei untuk menyesuaikan kebutuhan real yang terjadi di Nunukan.
“Banyak keluhan dilapangan soal Lpg 3 Kg dan BBM subsidi teruma solar. Ini kebutuhan masyarakat miskin yang harus dipikirkan bersama,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan | Advertorial
Tag: Fraksi PDIP