SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Hingga tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi 14 permasalahan dala melaksanakan pembangunan. Sebanyak 14 permasalahan itu tersebar di pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 4 masalah. Pada aspek Ekonomi Wilayah ada 3 permasalahan, dan di aspek Lingkungan Hidup ada 4 permasalahan,
Demikian terungkap dalam dokumen Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Kaltim di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).
Permasalahan pembangunan pada aspek SDM disebutkan antara lain, Belum terpenuhinya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun secara merata; 2. Belum optimalnya akses dan layanan fasilitas kesehatan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3T; 3. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja yang bersesuaian dengan kompetensi dari para pencari kerja; dan 4. Masih rendahnya daya saing perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik.
Pada Aspek Ekonomi Wilayah, permasalahan yang dihadapi adalah; 1.Perekonomian daerah masih mengandalkan pada sektor ekstraktif pertambangan dan penggalian; 2. Relatif tingginya tingkat kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif; dan 3. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
Selanjutnya pada Aspek Lingkungan Hidup ada masalah; 1. Kurang terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan; 2. Tingginya potensi peningkatan emisi, utamanya akibat pemanfaatan ruang sektor berbasis lahan; 3. Masih rendahnya pengimplementasian bauran energi baru dan terbarukan
Terakhir pada Aspek Tata Kelola Pemerintahan, masalahnya adalah; Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan; Masih rendahnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan; dan 4. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di beberapa Perangkat Daerah.
Untuk mengatasi 14 permasalahan tersebut, kata Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando dalam paparannya, Pemprov Kaltim menetapkan 5 isu strategis dalam pembangunan Kaltim, yaitu; Peningkatan daya saing sumber daya manusia; Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
“Pada RKPD Kaltim 2023 kita juga sudah mulai mengatasi 14 permasalahan pembangunan dan dilanjutkan tahun 2024 dengan target yang lebih tinggi,” ujar Yusliando. (lengkapnya lihat tabel)
Menurut Yusliando, pengentasan permasalahan pembangunan di Kaltim juga dilakukan dengan mendesain kebijakan dan strategi yang tepat dan sasaran dan tujuan yang terukur.
Ia juga mengatakan, paska Musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir dari RKPD 2024 diselesaikan Bulan Mei, kemudian ditetapkan paling lambat Bulan Juni, Pada Bulan Juli Penetapan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga nanti jadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah se-Kaltim.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Pembangunan Kaltim