NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memantau jalur ilegal yang selama ini dijadikan pintu kedatangan dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Tadi kita sudah melihat situasi pintu keluar masuk ilegal atau biasa dikenal jalur tikus di wilayah perbatasan pulau Sebatik,” kata Benny Rhamdani pada Niaga.Asia, Kamis (13/06/2024).
Jalur-jalur keluar masuk orang dan barang di patok 3 perbatasan di Desa Aji Kuning maupun pintu ilegal di dermaga tradisional Somel dan lainnya di pulau Sebatik masih aktif digunakan para pekerja ilegal.
“Efektivitas penjagaan TNI, Polri dan satuan instansi lainnya bersama BP2MI di perbatasan harus lebih ditingkatkan agar keberangkatan pekerja ilegal yang digerakkan oleh para sindikat dapat terpantau dan dicegah lebih awal,” ujarnya.
“Kami bersyukur kolaborasi pemerintah daerah dengan BP2MI Nunukan cukup baik dalam mencegah penyelundupan pekerja. Sekarang tinggal meningkatkan sinergitas itu,” lanjut Benny.
Meski penyelundupan orang masih ada, Benny meminta instansi pemerintah dan aparat keamanan tidak boleh kalah dengan para sindikat. Negara harus hadir dan hukum harus terus bekerja, serta tidak membiarkan pekerja berangkat secara ilegal ke Malaysia.
Pekerja yang berangkat ke Malaysia secara ilegal pasti beresiko dieksploitasi, karena tidak adanya perjanjian kerja, rentan terkena kekerasan fisik, kekerasan seksual hingga gaji tidak dibayar dan pemutusan kerja sepihak oleh majikan.
“Pekerja kita rentan terkena eksploitasi waktu, mereka bisa dipaksa kerja 20 jam sehari atau dijadikan sapi perah. Persoalan ini banyak dialami pekerja ilegal,” ungkap Benny.
Penyelundupan pekerja keluar negeri adalah bisnis kotor dan haram. Dari itu, lanjut Benny, ia mengajak TNI dan Polri serta pemerintah daerah,dan masyarakat berkomitmen memerangi sindikat perdagangan orang, sehingga yang mau bekerja keluar negeri melalui cara resmi.
“Butuh kebersamaan dalam mengatasi penyelundupan PMI, makanya harus ada kolaborasi dan koordinasi semua aparat pemerintah Nunukan,” tegasnya.
Banyaknya pintu masuk dari Nunukan ke Malaysia secara ilegal, membuat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cukup tinggi. Pemberantasan TPPO di Nunukan tidak mungkin bisa berhasil hanya dengan mengandalkan BP2MI sendiri. Peran serta seluruh aparat keamanan dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan dalam mencegah PMI ilegal.
“Kita harus menjadikan sindikat TPPO ini sebagai musuh bersama dan musuh negara, kalau komitmen ini sudah terbangun, pasti pencegahan bisa dilakukan,” tutup Benny.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: PMITPPO