JAKARTA.NIAGA.ASIA-Pandemi Covid-19 telah menciptakan perspektif baru untuk bertahan hidup dan menyongsong tantangan masa depan. Pemikiran-pemikiran baru lahir untuk menghindari bangsa ini terjerembab ke dalam krisis pandemi yang sama ke depan.
“Bahkan pandemi Covid-19 yang sùdah berlangsung hampir dua tahun ini, malah melahirkan peluang dan imajinasi baru. Setiap individu pasti akan berpikir keras melawan tekanan krisis akibat pandemi,” papar Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan hal ini dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Menurut La Nyalla, krisis global yang dipicu pandemi Covid-19 juga melahirkan peluang-peluang baru, imajinasi-imajinasi baru, dan pemikiran-pemikiran baru, untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa di masa depan.
“Setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Dan setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru, sering ditandai dengan perubahan konstitusi,” katanya.
Merujuk pada pengalaman Indonesia di tahun 1999 hingga 2002 silam yang berawal dari krisis ekonomi dan politik, akhirmya membawa pada perubahan konstitusi. Sistem politik baru yang lebih demokratis pun terbentuk. Saat ini sudah 19 tahun amandemen UUD 1945 berlalu.
“Hampir serupa dengan itu, Bangsa Indonesia kini sedang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Semua komponen bangsa pasti sedang berpikir menghadapi era baru pasca-pandemi,” sambungnya.
Menurut La Nyalla, saat ini hampir semua bangsa memasuki era disruptif di semua lini.
“Dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Apalagi, ada ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global,” ungkap La Nyalla dalam pidatonya.
Dalam konteks tersebut, Indonesia harus memiliki arah kebijakan yang telah disepakati bersama, antara eksekutif dan Lllegislatif. DPD RI sendiri mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN dalam konstitusi.
Melalui PPHN itu harus mampu dirumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa. Termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia.
“Kita harus memastikan Energi Baru Terbarukan menjadi prioritas. Termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah. Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis yang berada di lintasan khatulistiwa dengan sumber daya hutan, daratan, dan laut yang melimpah,” ulasnya.
“Ancaman perang masa depan adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih,” pungkasnya.
Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan
Tag: Covid-19