Mahakam Ulu Jadi Fokus Pendampingan Menuju KLA

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, saat membuka kegiatan di Gran Senyiur Hotel Balikpapan, Kamis 24 Oktober 2024. (Foto: niaga.asia/Heri)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menapaki perjalanan panjang dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak sejak 2013, melalui program Kota Layak Anak (KLA).

Dalam 14 tahun terakhir, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah meraih predikat KLA. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih belum mencapai status tersebut, namun upaya pendampingan terus digencarkan untuk menutup kesenjangan itu.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, program KLA merupakan wujud komitmen besar pemerintah dalam memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung.

KLA berfokus pada pemenuhan hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus. Namun, keberhasilan setiap kabupaten/kota dalam meraih predikat ini tidak terlepas dari tantangan yang beragam.

“Kami sangat bersyukur karena tahun 2023 lalu, ada peningkatan kategori di lima kabupaten dan kota di Kaltim. Balikpapan naik dari Nindya ke Utama, Samarinda dari Madya ke Nindya, dan PPU, Berau, serta Kutai Timur naik dari Pratama ke Madya,” kata Noryani diwawancarai di Balikpapan, Kamis 24 Oktober 2024.

Namun demikian, untuk Mahulu masih menghadapi tantangan serius. Infrastruktur yang belum memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, serta minimnya sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor utama yang menghambat kabupaten ini dalam mencapai status KLA.

Noryani menegaskan bahwa evaluasi terhadap kondisi di Mahulu menunjukkan penurunan, alih-alih peningkatan.

“Kami sudah mencoba melakukan evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, tapi justru ada penurunan. Prasarana memang ada, tapi sarananya yang masih kurang,” jelasnya.

Di sisi lain, Noryani menekankan bahwa dinas terkait di Mahulu bergabung dengan Dinas Sosial, namun hal tersebut bukan penghalang selama komitmen pimpinan tetap kuat untuk memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kendati demikian, optimisme tetap terjaga. Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya pendampingan khusus, mulai dari koordinasi, sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, hingga audiensi untuk memastikan Mahulu bisa segera menyusul kabupaten/kota lainnya dalam meraih predikat KLA.

Bagi kabupaten/kota yang masih berada dalam kategori Madya, seperti PPU, Berau, dan Kutai Timur, Noryani menyampaikan bahwa mereka terus mendapat pemantauan langsung, termasuk dari Kementerian terkait.

Upaya untuk memenuhi hak anak di wilayah-wilayah ini tidak berhenti, dan perkembangan yang sudah mulai terlihat memberikan harapan untuk peningkatan status di masa mendatang.

“Kami optimistis, dari hasil evaluasi Kementerian, sudah ada perkembangan yang signifikan. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan kategori,” demikian Noryani.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: