Nama-nama Calon Bupati Nunukan di Pilkada 2024 Belum jadi Perbincangan

Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Berbeda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, suasana jelang Pemilukada tahun 2024 di Kabupaten Nunukan, masih terlihat sepi. Nama-nama calon yang akan berlaga memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati belum jadi perbincangan.

“Aura Pemilukada serentak tahun 2024 masih belum terlihat karena kelompok-kelompok simpatisan pendukung belum terbentuk,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Mochamad Yusran, Kamis (13/4/2023)

Kondisi ini jauh dibanding Pilkada tahun 2020, dimana jelang satu tahun sebelum pelaksanaan sudah memperlihatkan gesekan-gesekan politik penduduk masing-masing kelompok.

Belum adanya kelompok simpatisan mempromosikan calonnya membuat suara politik di Nunukan masuk kategori rawan rendah menuju sedang, hal ini jauh berbeda dengan tahun 2019 yang masuk kategori wilayah merah.

“Hasil pemetaan kerawanan Pemilu tahun 2019 menempatkan Nunukan di posisi merah bahkan paling rawan di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Meski terlihat sepi dari hingar – bingar politik, Yusran tetap mewaspadai segala kemungkinan kerawanan Pemilu dengan mengaktifkan secara maksimal petugas pengawas di semua kecamatan.

Yusran menuturkan, pemetaan kerawanan Pemilu yang terlihat nyata lewat media sosial ataupun obrolan antar orang per orang akan lebih mudah diantisipasi dibandingkan situasi senyam gerakan bawah tanah.

“Kita tetap koordinasi dengan Polisi dan Kesbangpol, jangan sampai ada strategi politik bermain sunyi menyerang secara diam-diam,” bebernya.

Hal paling diwaspadai adalah politik uang, sebab dalam peraturan Pemilu menjelaskan bahwa pelaku penerima uang tidak dapat di sanksi, aturan ini berbeda dengan Pilkada yang dapat menjerat pemberi dan penerima.

Politik uang menjadi pekerjaan rumah paling utara oleh Bawaslu dalam tiap pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Antara pemberi dan penerima terkadang saling sepakat menutup pelanggaran.

“Ini akan sudah nantinya, pemberian uang ini untuk Pilkada atau Pemilu, problem ini harus dicermati,” ujarnya.

Selain politik uang, ujaran kebencian sara menjadi pokok penting dalam pengawasan, penyebaran kebencian rasa terkadang menimbulkan dampak negatif luas dikalangan masyarakat beragama.

Karena itu, Yusran meminta para calon kandidat yang nantinya akan mengikuti pencalonan agar menjaga situasi keamanan dan mengajarkan politik cerdas dengan tidak mengajak masyarakat menolak politik uang.

“Kalau dulu calon-calonnya sudah terlihat dari awal ada bupati incumbent, sekarang Bupati tidak mencalon lagi, jadi agak sepi lah,” terangnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan

Tag: