PENAJAM.NIAGA.ASIA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan memberikan pendampingan ke masyarakat terdampak pembangunan. Pendampingan itu diberikan hingga paripurna, agar masyarakat mampu secara mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.
Baru-baru ini Otorita IKN melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN telah melaksanakan program pendampingan berupa seminar dan pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, bagi warga yang telah menerima ganti untung atas lahannya yang dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur IKN.
“Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan dan akan dilakukan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dengan harapan agar masyarakat dapat terlibat dalam kemajuan IKN,” kqta Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Penajam, Selasa 17 Oktober 2023.
Alimuddin mengungkapkan, Otorita IKN mencoba membantu masyarakat melalui pelatihan keahlian yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) jangan sampai tersingkir setelah ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim.
“Jangan sampai tahun depan saat Keputusan Presiden terbit yang menetapkan Ibu Kota Negara dipindahkan dari Jakarta ke sini, warganya malah tersingkirkan, karena ketidaksiapan menerima sebuah perubahan,” ujar Alimuddin.
Alimuddin bilang, dia tidak ingin cerita di Jakarta terjadi IKN dan sekitarnya. Apalagi dirinya yang kini membidangi Sosbudpemas.
“Oleh karena itu kami berharap ada komunikasi antara warga dan kami, sehingga jika ada masalah langsung kita bicarakan bersama guna mendapatkan jalan keluar yang terbaik,” harapnya.
Menurut Alimuddin, banyak daerah menjadikan masyarakatnya gagal ketika menjadi Orang Kaya Baru (OKB), karena berpikir konsumtif atau perilaku gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang.
Dirinya ingat di tahun 1990 silam ada satu daerah di Indonesia, ketika harga komoditi cengkeh dan kakao naik, warganya pun menjadi OKB, sehingga mereka membeli lemari es dan televisi, tapi di kampungnya belum ada listrik. Sehingga lemari es itu hanya dijadikan sebagai lemari pakaian saja, sedangkan televisi dijadikan sebagai pajangan. Meski demikian, pemerintah tidak bisa melarang karena yang punya uang mereka sendiri.
“Namun kita di IKN beda, bukan hanya bagi warga yang kekurangan uang saja, yang banyak uangnya pun tetap kita perhatikan,” tegas Alimuddin.
Ia mengatakan, jangan sampai warga di IKN yang telah berjuang memberikan hartanya untuk negara kemudian diganti untung, namun beberapa tahun kemudian hasilnya tidak memiliki hasil, dan tetap tidak sejahtera. Itu bisa jadi disebabkan pengelolaan keuangannya tidak benar.
“Kami mencoba membantu masyarakat untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan keuangan serta kewirausahaan bukan mengintervensi. Namun setidaknya warga yang telah mendapatkan uang ganti untung itu, kesejahteraannya kian meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, jika dibandingkan warga yang hari ini tidak memiliki uang, mereka berusaha untuk mendapatkannya dan tentu belum berhasil sesuai harapannya. Sementara warga yang telah mendapatkan uang ganti untung, kini tinggal mencari peluang usaha yang benar dengan penuh kehati-hatian agar tidak merugi.
“Kami tahu kegiatan seminar yang diberikan hanya kulitnya saja, tetapi setidaknya masyarakat dapat berpikir bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar,” ungkap Alimuddin.
Walaupun saat ini belum dirasakan, jelas Alimuddin, tetapi IKN ingin betul-betul memperhatikan semua masyarakatnya. Seperti dalam hal pendampingan serta beberapa kali dilakukan pelatihan kerja agar masyarakat memiliki kemampuan atau skill dan diakui secara sertifikat.
Selain itu, ungkapnya, pemberdayaan masyarakat seperti ini dilakukan tidak hanya untuk warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, tetapi juga terhadap warga di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat.
Di mana total warga IKN sekarang telah mencapai sekitar 280 ribu jiwa, atau lebih besar dari jumlah warga di kabupaten PPU. Namun demikian, pemberdayaan harus segera dilakukan bagi warga yang berada di pinggir-pinggir Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jika tidak akan timbul kesenjangan antara warga yang berada di KIPP dan pinggirnya.
“Kami tidak mau itu terjadi, maka kami segera ambil langkah strategis agar masyarakatnya bisa tumbuh dan maju bersama-sama. Baik dari segi pemberdayaan masyarakat, maupun layanan kesehatan dan pendidikan,” sebutnya.
Seorang warga peserta pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, bernama Teguh mengakui, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lain penerima uang ganti untung dari pemerintah itu. Sebab tanpa bimbingan Otorita IKN, kemungkinan besar uang yang diterima tidak berwujud lagi secara fisik atau habis sia-sia tanpa hasil.
“Kami sangat berterima kasih, ternyata seminar ini betul-betul kami butuhkan dan InsyaAllah kami akan berhasil dalam mengelola keuangan itu,” ujarnya.
Senada dengannya, Regina warga lain yang orang tuanya juga mendapatkan uang ganti untung menambahkan, melalui kegiatan pelatihan ini, dia dan warga lain akan ikut andil di IKN.
“Saya sangat senang dengan adanya pelatihan ini. Apalagi orang tua saya pendidikannya tidak setinggi anak-anaknya, sehingga kami bisa membantu dalam mengelola keuangan itu. Harapannya kegiatan ini ada lanjutannya seperti pelatihan bisnis khususnya bagi kami yang merupakan generasi Z,” pungkasnya.
Sumber : Tim Komunikasi Otorita IKN | Editor : Saud Rosadi
Tag: Badan Otorita IKNEkonomiIbu Kota NusantaraIKNKutai KartanegaraPenajamPenajam Paser UtaraSepakuSosial