NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama menyoroti semangat kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mana selama tiga tahun tak mampu menaikkan secara signifikan pendapatan asli daerah (PAD).
Sorotan tersebut disampaikan Andre dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Nunukan membahas Rancangan KUA-PPAS APBD Nunukan tahun 2024.
“Tadi saya lihat buku KUA-PPAS dari tahun 2020 sampai 2023, sumber PAD Nunukan selama tiga tahun hanya berkisar Rp 103-Rp 106 miliar,” kata Andre pada Niaga.Asia, Kamis (03/08/2023).
Tidak adanya peningkatan PAD Nunukan patut dipertanyakan apakah karena ada kebocoran atau tidak adanya semangat dari dinas terkait dalam mengupayakan PAD meningkat, padahal, retribusi dan pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dari berbagai sektor terus berjalan.
“PAD Nunukan stagnan, saya bertanya, apakah tidak ada keinginan dari dinas terkait menggali potensi-potensi peluang PAD baru,” tuturnya.
Inovasi dan wacana pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD hanya sebatas program yang nyatanya tidak menghasilkan kemajuan. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya kerja di lapangan. Pemkab Nunukan menyampaikan Dinas Pendapatan Daerah memiliki inovasi, namun pada kenyataan inovasi tidak berjalan dan anehnya tidak ada tekanan dari kepala daerah.
“Wacana, inovasi banyak tapi implementasi kerja di lapangan nol, jadi wajarlah kalau kita menduga ada kebocoran PAD,” terangnya.
Terlepas dari rendahnya PAD, Andre juga mempertanyakan timbal balik dari pemerintah terhadap retribusi yang diambil dari masyarakat sebab, beberapa fasilitas fisik yang menjadi sumber retribusi tidak mendapatkan perawatan.
Sebagai contoh, dermaga penyeberangan Sei Jepun Nunukan, dermaga Bambangan Sebatik, dan Binalawan Sebatik mengalami kerusakan cukup parah, padahal semua penumpang maupun kapal dikenakan retribusi.
“Ponton apung di dermaga Sei Jepun putus hampir lepas, begitu pula jembatan maupun dermaga apung Bambangan rusak,” ujarnya.
Ketiga dermaga penyeberangan ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana penyeberangan antar pulau, setiap hari ada transportasi orang dan barang dan penarikan retribusi sesuai keberangkatan.
Karena itu, keberadaan dermaga perlu dipelihara agar transportasi lancar dan memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang, kalau pendapatan retribusi pelabuhan tidak mencukupi, bisa disubsidi dari anggaran lain.
“Dinas perhubungan kemana lari uang retribusinya, kenapa tidak diperbaiki jembatan dan dermaga,” ucapnya.
Penulis: Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Andre Pratama