SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Priyono mengatakan, tingkat penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah di Provinsi Kaltim sudah cukup baik.

“Sampai Seemester II Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Desember 2023, seluruh Pemda di Kaltim telah menindaklanjuti 75 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,”  ungkap Agus Priyono saat berbicara dengan sejumlah pemimpin media dan wartawan di Kaltim dalam kegiatan Media Workshop” di Kantor BPK Kaltim, Jumat pagi (29/12/2023).

Menurut Agus, Pemerintah Kota Balikpapan meraih peresentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi paling tinggi, yakni 96,31 persen dan Pemprov Kaltim paling rendah jika dibandingkan entitas lainnya, yakni berada pada angka 75,30 persen.

Jika ditinjau dari peningkatakan/progres penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, lanjut Agus, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menduduki peringkat pertama dengan progres tindaklanjut meningkat 3,48 persen dari sebelumnya 88,09 persen

“Hal ini menunjukkan bahwa komitmen para pimpinan dan pejabat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan cukup baik,” ujarnya.

Dijelaskan pula, untuk mempercepat serta mempermudah penyampaian data tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK telah membangun SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) yang secara terbuka dapat dipakai untuk akses data dan up load berbagai dokumen tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga data tindaklanjut dapat menunjukkan jumlah yang tepat secara real time.

Agus berharap komitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berdampak juga pada penyederhadaan birokrasi, penyusunan standar prosedurdan operasional, otomasi layanan dengan menggunakan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kulaitas pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat.

Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan

Selanjutnya, kata Agus, pada Semester II-2023, BPK Kaltim telah melaksanakan pemeriksaan kinerja sebanyak 9 obrik (Objek Pemeriksaan) dan pemeriksaan kepatuhan sebanyak 6 opbrik.

Rincian dari 9 obrik kinerja itu dalah Pemeriksaan Kinerja atas Pengendalian Banjir Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Pemkot Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemkot Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 sampai Semester III Tahun 2023 pada Pemkab Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemkab Kukar dan  dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemkab Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemkab Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa Dalam, Kakao dan Jagung Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemkab Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda dan Sangatta.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 sampai Semester I Tahun 2023 pada Pemkab Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta.

Sedangkan 6 obrik dengan pemeriksaan kepatuhan, masing-masing Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemprov Kaltim dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda, Tanjung Redeb, Sangatta, Tenggarong, Balikpapan, Penajam, dan Paser.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemkot Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT BPD Kaltim dan Kaltara Tahun Buku 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 di Samarinda, Tarakan, Jakarta, Paser, Sangatta dan Tenggarong.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemkab Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemkab Kutai Barat  dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemkab Mahakam Ulu dan Instansi Terkait Lainnya di Ujoh Bilang.

“Hasil pemeriksaan akan diserahkan BPK kepada DPRD dan Pemerintah masing-masing daerah sore ini,” kata Agus.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: BPK Kaltim