Plt Sekda Nunukan: Belanja Pegawai Tahun 2025 Naik karena Ada Penambahan PNS dan PPPK

Plt Sekda Nunukan H. Asmar menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RAPBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripuran DPRD Nunukan, Senin (18/11/2024). (Foto : Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, H. Asmar menjelaskan, kenaikan usulan belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025 disebabkan bertambahnya jumlah PNS/ASN  sebanyak 240 orang dan PPPK sebanyak 1. 122 orang yang lulus pada formasi tahun 2024.

Hal itu disampaikan Asmar dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (18/11/2024), khususnya menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempertanyakan usulan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 680 miliar, atau naik Rp216 miliar dibanding tahun 2023.

Asmar menerangkan komponen anggaran belanja pegawai meliputi  belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasil, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji serta tunjangan bupati dan wakil, belanja pegawai BLUD RSUD Nunukan, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari DAK non fisik.

Belanja pegawai ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kompensasi tersebut diberikan kepada kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN (PNS dan PPPK)

“Rincian komponen belanja pegawai dapat dilihat pada buku rancangan peraturan Bupati Nunukan tentang penjabaran APBD tahun 2025,” bebernya.

Terkait permintaan Fraksi PDIP untuk meningkatkan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, Asmar menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan masukan dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Terhadap usulan pengerukan sedimentasi embung, Pemerintah Nunukan tahun 2024 telah menganggarkan pekerjaan pengerukan embung Sei Bolong, Sei Bilal dan waduk Binusan. Hanya saja pengerukan embung Sei Bolong tidak dapat dilaksanakan karena masuk kawasan hutan lindung.

“Pengerukan embung Sei Bolong menunggu pelepasan hutan lindung oleh Kementerian LHK dan pengaturan tata batas, “ tuturnya.

Menurut Asmar, untuk meningkatkan stok air baku  untuk diolah jadi air bersih oleh Perumdam, pemerintah daerah tahun 2025 kembali menganggarkan pengerukan embung Sei Bolong, embung Sei Bilal, waduk Binusan, waduk Mamolo, embung Lapio Sebatik dan pengerukan sedimen intake IPA pembeliangan Sebuku.

Sedangkan usulan kenaikan gaji upah petugas kebersihan dan dilakukan sensus atau survey terhadap kebutuhan LPG 3 Kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sering terjadi kekurangan, kata Asmar, pemerintah daerah akan mempelajari terlebih dahulu.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan | Advertorial

Tag: