JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Perindustrian mencatat serapan dari program subsidi motor listrik tersebut pada tahun 2023 mencapai 11.532 unit atau senilai Rp80,7 miliar. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 200.000 unit dengan total anggaran Rp1,4 triliun.
“Salah satu alasan kuota subsidi motor listrik pada tahun 2023 tidak terpenuhi lantaran penyaluran subsidi baru dimulai bulan April 2023. Kemudian, syarat-syaratnya disederhanakan berlaku pada September 2023,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita di Jakarta, Senin (15/1/24).
Pada tanggal 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima Bantuan Pembelian KBLBB menjadi satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan tersebut mendorong peningkatan pembelian sebesar 567 persen.
Lanjut Menperin, salah satu penyebab rendahnya penyerapan subsidi motor listrik adalah terkait dengan kemampuan dari komponen baterai yang diproduksi saat ini. Sebab, pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah.
Mengenai hal tersebut, Kemenperin aktif menjalin komunikasi dengan para produsen sepeda motor listrik untuk menetapkan standarisasi baterai.
“Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Jadi komponen tersebut harus bisa memiliki durasi yang lama, panjang, dan baterainya harus bisa mudah di-charge. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” papar Agus.
Namun demikian, Agus optimistis bahwa target program subsidi motor listrik pada tahun 2024 akan bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan mulai ramainya produk yang dipasarkan sehingga konsumen bisa memilih lebih banyak sesuai kebutuhan. Adapun untuk tahun 2024, alokasi anggaran untuk program pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp350 miliar.
Menperin menegaskan, pihaknya bertekad mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk melaksanakan berbagai program prioritas dalam upaya pengembangan industri nasional. Pada tahun 2023, pagu Kemenperin mencapai Rp4,53 triliun, termasuk di dalamnya adalah pagu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) subsidi motor listrik sebesar Rp1,4 triliun.
“Penyerapan anggaran kami pada tahun 2023 sebesar Rp3,16 triliun. Tetapi jika tanpa ABT subsidi motor listrik, realisasinya sebesar 98,3 persen atau naik dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 98,1 persen,” kata Agus.
Sumber: Siaran Pers Kemenperin | Editor: Intoniswan
Tag: Motor Listrik