SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kota Samarinda tidak berbatasan langsung dengan kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang secara administratif sebagian berada dalam wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Meski demikian, Kota Samarinda telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai penyangga IKN Nusantara bersama Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, dan lainnya.
Ada tiga kecamatan di Samarinda yang berbatasan langsung dengan kawasan pengembangan IKN Nusantara, yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir. Ketiganya berbatasan langsung dengan Kecamatan Loa Janan dan Sangasanga di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang persis berada dalam kawasan pengembangan IKN yang terdekat ke inti IKN Nusantara.
Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir berpeluang besar mendapatkan keuntungan ekonomi dari rembesen investasi di IKN Nusantara sebab, selain menjadi kecamatan terdekat, akses jalan ke IKN Nusantara, sudah ada, baik jalan tol maupun jalan nasional.
Luas wilayah Kecamatan Palaran adalah 19.078,94 hektar dengan topografi berada antara 35 meter-122 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan rincian 13.304,58 hektar beradapada 18 mdpl dan 4.304,11 hektar posisinya 35 mdpl.
Kemudian, luas wilayah Kecamatan Samarinda Seberang 1,168,73 hektar dengan topografi berada antara 18 meter-35 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan rincian 893,23 hektar berada 18 mdpl dan 257,45 hektar di posisinya 35 mdpl.
Terakhir, Kecamatan Samarinda Loa Janan Ilir, luas 3.257,37 hektar dengan topografi berada antara 18 meter-122 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan rincian 2.257,49 hektar berada 18 mdpl, 650,37 di posisinya 35 mdpl, 207,36 hektar di 78 mdpl, dan 142,15 hektar berada pada ketinggian 122 mdpl.
Secara faktual, Kecamatan Palaran paling potensial menerima rembesan investasi dari adanya IKN Nusantara, sebab luas wilayahnya 217,69 km2 atau 30,32% dari total luas Kota Samarinda 718 km2.
Kemudian jumlah penduduk Palaran pada tahun 2023 baru sebanyak 66.912 jiwa atau sekitar 7,76% dari total penduduk Samarinda tahun 2023 yakni 861,878 jiwa, atau dengan kepadatan penduduknya baru 302,37 jiwa/km2, atau masih sangat longgar.
Selain itu, Palaran punya akses yang lengkap untuk terhubung ke IKN Nusantara melalui jalan tol, jalan nasional, dan Palaran juga dilintasi Sungai Mahakam, sebagai alur pelayaran komersial, mempunyai pelabuhan dengan status internasional, mantap, dilengkapi dengan kawasan untuk penumpukan peti kemas.
Palaran yang berada di sisi Sungai Mahakam punya sumber daya air yang melimpah untuk keperluan industri yang akan dibangun di Palaran, bahkan untukmemenuhi kebutuhan di IKN.
“Jadi kita mengandalkan Kecamatan Palaran menampung rembesan invesatsi dari IKN Nusantara. Palaran adalah kecamatan terluas kedua di Samarinda setelah Kecamatan Samarinda Utara,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Samarinda, H Ananta Fathurrozi dalam wawancara dengan Niaga.Asia.
Menurut Ananta, karena Palaran sangat luas, 217,69 km2 dan penduduknya masih sedikit, dalam RTRW Kota Samarinda terbaru yang disahkan tahun 2023, kawasan untuk APL (Area Penggunaan Lain) lebih kurang 50 km2.
“Topografi Palaran juga bagus, sebagian besar kemiringinnya rendah, cocok untuk dijadikan lahan untuk berinvestasi apa saja. Dibandingkan kecamatan lainnya di sekitar IKN Nusatara, kontur tanah di Palaran paling bagus untuk investasi di bidang apa saja, tidak perlu keluar biaya banyak untuk penataan lahan,” kata mantan Kabag Pembangunan Kota Samarinda ini.
Keunggulan lain Palaran sebagai kawasan yang dicadangkan Pemkot Samarinda menampung investasi dan menopang aneka macam kegiatan di IKN Nusantara adalah tersedianya air tawar yang melimpah sebab, Palaran berada di sisi Sungai Mahakam. Sebaliknya kecamatan lain di sekitar IKN Nusantara tidak punya sumber daya air yang memadai.
“Industri membutuhkan air, kota dan permukiman di IKN Nusantara butuh air. Cadangan paling aman itu adalah menggunakan air sungai Mahakam. Itu ada di Palaran. Mengolah air sungai Mahakam jadi air bersih di Palaran, kemudian mengalirkan menggunakan pipa ke IKN Nusantara dan kawasan pengembangannya, tidak sulit, tinggal pasang pipa sejajar dengan jalan tol,” terang Ananta.
Ananta menerangkan, desain kerja sama antara Kota Samarinda dengan IKN Nusantara dan Kota Balikpapan, sepenuhnya dikerjakan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sedangkan Bappenas bekerja sama dengan Jepang. Pemkot Samarinda sudah menyerahkan data yang diperlukan Bappenas untuk membuat masterplan pengembangan Kota Samarinda terkait pembangunan IKN Nusantara.
“Nanti RTRW Samarinda akan diselaraskan dengan masterplan pengembangan kawasan IKN Nusantara itu sendiri yang dibuat Bappenas atau Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Strategisnya posisi Palaran sebagai kawasan pendukung IKN Nusantara juga dibenarkan Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri.
“30 mahasiswa Universitas Pertahanan melakukan penelitian potensi konflik di Kecamatan Palaran, Samarinda melalui pengumpulan data atau temuan konflik,” kata Siswo Hadi Sumantri menjawab Niaga.Asia, Jumat, (28/2/2020).
Menurut Siswo Hadi Sumantri, hasil penelitian mahasiswanya nanti diserahkan ke Menhan, Bappennas dan Pemda untuk saran ataupun masukan terkait IKN.
“Kita memilih lokasi penelitian di Palaran, karena Palaran berbatasan langsung dengan kawasan yang nantinya menjadi IKN Nusantara. Palaran masuk kawasan penyangga langsung IKN,” sambungnya.
Tapi, berdasarkan informasi yang disampaikan Pemerintahan Kecamatan Palaran, di Palaran cukup banyak konflik pertanahan antar kelompok masyarakat penggarap lahan negara, dan maraknya klaim “raja-raja” dalam pengusaan suatu kawasan.
Pusat Pengembangan EBT untuk IKN
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, sebagai penyangga IKN Nusantara, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menyiapkan usulan-usulan ke Badan Otorita IKN melalui Kemendagri, Samarinda dijadikan pusat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk IKN.
“Tanggal 17 Februari 2023 ada pembahasan terkait IKN di Kemendagri. Kita akan usulkan Samarinda jadi pusat pengembangan EBT untuk IKN,” kata Wali Kota Samarinda, H Andi Harun pada wartawan, Selasa (14/2/2023).
Menurut Andi Harun, dia sudah mempraktekkan bahwa setiap diundang pemerintah pusat atau kementerian membawa dan menyampaikan usulan berkaitan dengan masa depan kota Samarinda.
“Setiap di undang ke pusat, kita tidak hanya datang, duduk tapi ada pikiran dan usulan yang disampaikan,”katanya.
Usulan Samarinda jadi pusat pengembangan EBT bagi IKN, tentu akan dibahas dengan Bappenas yang menyusun rencana pembangunan IKN.
“Yang penting, diusulkan dulu,” ujarnya.
Wilayah Penyangga IKN Harus Diperhatikan
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menekankan pentingnya menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN). Meski begitu dia berharap wilayah penyangga atau buffer zone di sekitarnya juga harus diperhatikan.
Hal itu disampaikan Akmal Malik saat diwawancarai usai membuka seminar nasional bertajuk ‘Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur’, di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Kamis 26 Oktober 2023.
“Tapi saya sampaikan bahwa IKN itu hanya sekitar 256 ribu hektare, ada juga daerah buffer-nya yang jauh lebih luas dan membutuhkan perhatian kita bersama. Kita tetap dorong pembangunan IKN sebagai program strategis Nasional, tetapi kita juga ingin jangan dilupakan daerah buffer-nya,” kata Akmal.
Akmal menekankan lagi infrastruktut di daerah buffer juga harus dipertimbangkan. Terutama terkait dengan konektivitas dan juga konstruksi untuk pelayanan publik.
“Jangan sampai konstruksi yang ada di dalam IKN itu hebat, tapi di luar (daerah buffer-nya) setengah-setengah atau agak ketinggalan. Itu akan berpotensi menimbulkan dampak sosial di kemudian hari,” ujarnya.
Dia pun berharap isu tersebut dibahas dalam seminar yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim ini.
Sehingga, lanjut Akmal, para pelaku jasa konstruksi, asosiasi, hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang hadir dapat memberikan pemikirannya terkait bagaimana peran jasa konstruksi dalam pembangunan IKN juga wilayah buffer di sekitarnya.
“Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi atas digelarnya seminar nasional ini. Mudah-mudahan dapat menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bagus,” pungkasnya.
Meningkatkan Kualitas SDM
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H Joha Fajal yang berasal dari Dapil Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir, menilai sudah tepat Palaran diunggulkan sebagai kawasan investasi apa saja untuk mendukung IKN.
“Topografi Palaran bagus, dapat dikatakan datar,” katanya.
Meski demikian, Joha menyebut yang penting didahulukan Pemkot Samarinda adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terlebih dahulu, atau jangan menunggu proyek atau investasi masuk, baru SDM disiapkan.
“Tidak bisa begitu, kita yang harus membaca, tenaga kerja seperti apa dibutuhkan lima tahun ke depan, terutama di Palaran. Dahulukan kepentingan masyarakat Palaran,” sarannya.
Ia optimis dengan adanya IKN, Palaran yang sekarang kurang berkembang, padahal wilayahnya luas, nanti akan tumbuh jadi kawasan ekonomi yang memberi dampak positif sebab, ada akses tol ke IKN dan masyarakatnya juga sudah terbiasa dengan adanya investor yang masuk membuka usaha.
“Dulu Palaran adalah pusat industri perkayuan,” terangnya.
Perpindahan penduduk ke kawasan IKN dalam hitungan puluhan ribu orang setiap tahun, akan membuka berbagai peluang bagi masyarakat Samarinda, baik peluang kerja maupun peluang usaha.
“Masyarakat, khususnya pemuda di Samarinda, mulai sekarang, harus membaca peluang apa saja yang dibutuhkan di IK,” kata Joha.
Kebutuhan penduduk di IKN, yang nyata, lanjut Joha adalah makan, minum, dan kebutuhan harian lainnya. Bebagai kebutuhan di IKN itu, lanjut Joha, seharusnya bisa dipasok dari Samarinda.
“Palaran juga potensial pengembangan pertanian modern,” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim