SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Seno Aji meminta Pemprov di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk rutin mengevaluasi serapan anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama serapan anggaran di tahun 2024 mendatang.
Tujuannya, agar jumlah anggaran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tidak terlalu besar, seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harapkan ada evaluasi secara rutin terhadap daya serap anggaran di semua instansi,” ucap Seno Aji, Selasa (24/10/2023)
Menurut Seno Aji, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa. Karena itu, ia meminta Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim yang memiliki kewenangan harus rutin melakukan evaluasi hal itu.
“Kami mendorong perbaikan. Dalam hal ini, proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.
Seno menilai, serapan APBD perubahan 2023 diprediksi bakal berpotensi besar ditemukannya Silpa yang lumayan tinggi. Apalagi terdapat beberapa OPD yang capaian daya serapnya masih terbilang rendah.
Karena itu, ia meminta ke depannya supaya langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024.
“Setidaknya perencanaan dapat lebih terstruktur, sebagai upaya konkret dalam mencegah Silpa,” tegasnya.
Seno mengusulkan agar rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal di semua satuan unit kerja pemerintahan.
“Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami juga telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” terangnya.
Penulis : Teodorus | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBDDPRD KaltimKeuangan