BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian dari pemerintah baik Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.
Hal itu disampaikan Sri Wahyuni dalam sambutannya saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Kaltim di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6).
Sri Wahyuni mengatakan, pengentasan kemiskinan ini tidak hanya menjadi program yang dimiliki oleh Dinas tehnis atau sektoral. Reformasi birokrasi pun menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tematik reformasi birokrasi.
“Ada filosofi mengapa reformasi birokrasi itu kemudian dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Jadi Kemenpan sudah mulai merubah bahwa menilai pelaksanaan reformasi birokrasi itu tidak lagi dengan berbasis pada proses bisnis saja, ketersediaan dokumen saja, tetapi sekarang ini yang lebih dinilai adalah outputnya, apasih yang dicapai. Jadi hasilnya atau dampaknya,” kata Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni mencontohkan kondisi di Kaltim. Yang mana indeks pembangunan manusia atau IPM-nya menduduki peringkat tiga setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta, kemudian ekonomi Kaltim juga 52 persen menyumbang ekonomi untuk regional Kalimantan, namun angka kemiskinan presentasinya masih di atas Provinsi lain di regional Kalimantan.
Berdasarkan data, kemiskinan Kalimantan Timur per Desember 2022 sebesar 6,64 persen atau masih masih di bawah pencapaian Kalimantan Selatan yang sudah mencapai 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen.
“Ini yang menjadi catatan. Ketika APBD kita meningkat, pertumbuhan ekonomi bagus, tapi angka kemiskinan justru naik. Oleh karena itu perlu ada upaya khusus, apalagi target dari Presiden 2024 daerah itu harus zero dari kemiskinan ekstrem. Di Kaltim ada satu daerah yang menjadi salah satu kantong dari kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Dalam upaya untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan, Sri Wahyuni menyebut Pemerintah telah komitmen pada 2024 akan berupaya menaikkan anggaran serta memperkaya kegiatan.
Bersama dengan tim pengentasan kemiskinan, Pemerintah punya beberapa program. Pertama akan membuat grand desain pengentasan kemiskinan. Kemudian melibatkan lembaga-lembaga masyarakat, mengingat biaya operasional sangat besar jika perangkat daerah bolak balik ke lapangan untuk melakukan pembinaan serta pemantauan.
“Kita tidak bisa mendampingi secara penuh di lapangan. Oleh karena itu kalau kita bisa menggandeng atau mengangkat tenaga pendamping yang berada di lapangan untuk membantu program pengentasan kemiskinan. Sehingga biaya operasional yang kita gunakan untuk ke lapangan bisa gunakan untuk membiayai tenaga pendamping ini,” pungkasnya.
Penulis: Heri | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: BappedaKemiskinan