Tuntut Perbaikan Mutu Pendidikan Tinggi, Mahasiswa Demo di DPRD Nunukan

Puluhan mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nunukan menuntut perbaikan mutu pendidikan dan perguruan tinggi dihadapan anggota DPRD Nunukan, Kamis (20/2/2025). (Foto: Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Puluhan mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nunukan menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Nunukan. Mahasiswa  menuntut perbaikan mutu  pendidikan  tinggi dan kampus.

“Kami mengawasi CSR perusahaan, apakah perusahaan pertambangan maupun perkebunan sudah berkontribusi dalam dunia Pendidikan,” kata Koordinator aksi, Andi Baso menyampaikan orasinya, Kamis 20/02/2025).

Andi Baso menerangkan, mahasiswa Nunukan sangat sedikit mendapatkan beasiswa, bahkan pemerintah tidak menyediakan asrama untuk anak – anak di wilayah pedalaman yang kuliah di pulau Nunukan.

Begitu pula terhadap kampus, tidak sedikit kebijakan dosen maupun kampus merugikan mahasiswa. Misalnya, lanjutnya, dosen dengan keahlian ilmu pemerintahan mengajar ilmu teknik sipil.

“Dosen dipaksa memberikan materi ajar yang tidak linier dengan disiplin keilmuannya, kalau begini bagaimana mungkin mahasiswa bisa cergas,” kata Andi Baso.

Disebutkan, apa  yang disampaikan mahasiswa bukanlah hal mengada-ada. Pemerintah Nunukan bersama DPRD bisa melihat langsung kenyataan ini. Itu pula yang membuat anak-anak Nunukan malas kuliah di Nunukan.

Dia menerangkan, hampir setiap tahun, penerimaan mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Nunukan maupun Universitas Ibnu Khaldun sepi peminat. Anehnya, Pemerintah malah selalu mengatakan alokasi anggaran pendidikan lebih 20 persen dari APBD.

“Kualitas pendidikan  tinggi  di Nunukan tidak maju karena fasilitas minim, seharusnya pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan,” bebernya.

Andi Baso meminta pemerintah jika tidak mampu menyiapkan asrama, izinkan para mahasiswa menempati bangunan rumah dinas DPRD Nunukan di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan yang tidak pernah digunakan.

Menurutnya, lebih baik bangunan-bangunan tersebut dihibahkan untuk asrama mahasiswa, ketimbang puluhan tahun dibiarkan kosong tanpa perawatan hingga ditumbuhi semak belukar.

‘’Perumahan DPRD kosong begitu, disisi lain mahasiswa berteriak kesulitan bayar sewa rumah kos. Dari pada terbiar, akan lebih baik dipakai mahasiswa,” ucapnya.

Janji perhatikan tuntutan mahasiswa

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Andi Maryati, bersama Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam dan juga Sekretaris Komisi I, Muhammad Mansur berjanji memperhatikan semua tuntutan mahasiswa dan menjadikan program prioritas ke depan.

“Ini aspiras adik-adik mahasiswa, saya sepakat harusnya ada asrama untuk warga pedalaman yang hendak berkuliah di Nunukan,” kata Andi Fajrul.

Wakil ketua DPRD Nunukan Andi Maryati, anggota DPRD Nunukan Andi Fajrul, Muhammad Mansur berdialog dengan mahasiswa Nunukan yang yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Nunukan, Kamis (20/2/2025). (Foto: Budi Anshori/Niaga.Asia)

Meski demikian, kata Andi Fajrul,  tuntutan mahasiswa perlu pembahasan  terlebih dahulu dengan pemerintah. DPRD siap membantu memperbaiki kualitas pendidikan di Nunukan, karena tanpa pendidikan rusaklah anak bangsa.

“Kami akan memanggil pihak kampus Poltek Nunukan dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat pada Senin 24 Februari 2025,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur menerangkan,  pemerintah Nunukan sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan cukup besar, sekitar 22 persen dari APBD.

“Saya kira anggaran pendidikan sudah cukup besar ya, bahkan kami juga sudah mengesahkan APBD tahun 2025 untuk pendidikan sebesar Rp 477 miliar,” terangnya.

Mansur sependapat dengan mahasiswa dan akan meminta pemerintah memperbesar anggaran beasiswa di tahun 2025 agar jumlah penerima lebih banyak lagi.

Mansur juga mewanti wanti manajemen kampus Poltek Nunukan untuk berbenah dan menjelaskan mengapa selama sepi peminat.

Untuk memperjuangkan aspirasi ini, Mansur berencana meminta data penerima beasiswa ke Pemerintah Nunukan. Dari data itu akan diketahui berapa anggaran dan berapa jumlah pelajar serta mahasiswa penerima bantuan.

“Saya tidak ingin anggaran pendidikan dimarjinalkan. Kalau rumah dinas dewan mau ditempati mahasiswa silahkan, kami tidak masalah,” ungkapnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: